Kebijakan pemerintah memerangi illegal fishing

Kebijakan pemerintah memerangi illegal fishing dan moratorium izin kapal telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi ikan tangkapan lokal. Di beberapa daerah, kelimpahan sumber daya ikan telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Disadari bahwa keterlibatan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya dalam hal regulasi semata. Pemerintah juga harus bisa mendorong pengembangan industri kelautan dan perikanan dengan menyiasati tata kelola dan investasi baik di sektor hulu maupun hilir. Hal itu terutama dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk secara berkelanjutan.

Tak hanya industri berbahan bakU ikan saja yang perlu dikembangkan, namun banyak produk kelautan dan perikanan penting lainnya seperti garam dan rumput laut. Di sektor hulu, langkah yang paling krusial untuk menumbuhkan industri kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah dengan menyediakan bahan baku untuk memenuhi pasokan industri. Untuk mewujudkannya, pemerintah, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan lokal untuk menangkap ikan dan memenuhi pasokan industri, serta menutup menutup akses rapat-rapat untuk pihak asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Keinginan tersebut masih terkendala minimnya jumlah armada tangkap dan kemampuan nelayan yang masih dipertanyakan. Disisi lain investorpun enggan berinvestasi jika hanya mengandalkan hasil tangkapan lokal. Hal tersebut terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa hasil tangkapan nelayan lokal belum mampu memenuhi standar industri